Sorong— Suara dari tanah Papua Barat Daya kembali hadir dalam ruang percakapan kebangsaan. Yoga Andriyan, M.I.P., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik (FHISIPOL) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA Sorong), sekaligus Alumni Sekolah Agraria Batch 1 LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menghadiri agenda BICARA (Bicara Ekonomi, Masyarakat Adat, dan Alam yang Tetap Hidup) yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kehadiran Yoga Andriyan dalam forum tersebut bukan sekadar representasi akademisi dari Papua Barat Daya. Momentum ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan perspektif akademik, pengalaman masyarakat lokal, agenda agraria, kepentingan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu ruang dialog kebangsaan.

Bagi Papua, pembicaraan mengenai ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanah, hutan, sumber daya alam, dan keberadaan masyarakat adat. Karena itu, agenda BICARA menjadi ruang strategis untuk memperkuat perspektif bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui sejauh mana pembangunan mampu menjaga keberlanjutan alam sekaligus menghormati hak dan martabat masyarakat adat.

Kehadiran Yoga semakin bermakna karena dirinya merupakan Alumni Sekolah Agraria Batch 1 LHKP PP Muhammadiyah, sebuah pengalaman yang memperkuat kapasitasnya dalam memahami persoalan agraria dan tata kelola sumber daya dari perspektif kebijakan publik, pemerintahan, dan keadilan sosial.

Membawa Perspektif Papua ke Ruang Kebangsaan

Sebagai akademisi Ilmu Pemerintahan di UNIMUDA Sorong, Yoga memiliki perhatian terhadap berbagai isu pemerintahan dan pembangunan di Papua. Rekam publikasi akademiknya antara lain mencakup kajian mengenai kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara, serta berbagai penelitian tentang pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan lingkungan.

Perspektif tersebut menjadi penting dalam forum BICARA karena pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kebijakan dari pusat, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, budaya, ekologis, dan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal.

“Papua tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Papua harus menjadi subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri. Masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat sekaligus menjaga tanah dan alam sebagai ruang hidup,” demikian semangat yang tercermin dalam kehadiran Yoga pada forum tersebut.

Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kunci. Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang administrasi yang efektif, tetapi juga tentang kemampuan negara mendengar suara masyarakat, melindungi hak masyarakat adat, memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Alumni Sekolah Agraria yang Terus Membawa Gagasan Pulang ke Papua

Keterlibatan Yoga dalam BICARA juga memperlihatkan bagaimana proses kaderisasi melalui Sekolah Agraria LHKP PP Muhammadiyah dapat diterjemahkan ke dalam praktik akademik dan pengabdian di daerah.

Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai pengalaman personal, tetapi dapat dikembangkan menjadi gagasan, penelitian, pendidikan, dan advokasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Bagi UNIMUDA Sorong, keterlibatan tersebut juga memperkuat peran perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai bagian dari ekosistem intelektual yang ikut menjawab persoalan bangsa.

Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIMUDA Sorong sendiri memiliki ruang akademik yang kuat untuk mengembangkan kajian pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIMUDA juga memuat kajian mengenai pemerintahan, politik anggaran, administrasi publik, lingkungan, masyarakat, dan pembangunan.

Merawat Alam, Menguatkan Masyarakat Adat

Agenda BICARA menjadi semakin relevan di tengah tantangan pembangunan berkelanjutan. Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun kekayaan tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, transparansi, dan penghormatan terhadap masyarakat yang sejak lama hidup dan bergantung pada ruang ekologis tersebut.

Karena itu, dialog tentang ekonomi dan investasi harus berjalan beriringan dengan dialog mengenai perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi yang kuat membutuhkan alam yang tetap hidup. Alam yang tetap hidup membutuhkan masyarakat yang berdaya. Dan masyarakat yang berdaya membutuhkan tata kelola pemerintahan yang adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.

Gagasan inilah yang menjadikan keterlibatan Yoga Andriyan dalam BICARA memiliki arti strategis. Ia membawa pesan bahwa suara Papua harus terus hadir dalam percakapan nasional mengenai masa depan Indonesia.

Dari Sorong untuk Indonesia

Kehadiran akademisi dari Papua Barat Daya dalam forum nasional seperti BICARA menunjukkan bahwa gagasan tentang masa depan Indonesia tidak hanya lahir dari pusat-pusat kekuasaan dan pusat-pusat ekonomi.

Dari Sorong, Papua Barat Daya, lahir suara akademik yang membawa pengalaman lokal ke ruang nasional.

Yoga Andriyan menjadi bagian dari generasi akademisi yang berupaya mempertemukan ilmu pemerintahan, kebijakan publik, agraria, masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu perspektif: pembangunan yang tidak meninggalkan masyarakat dan tidak menghancurkan alam.

Momentum BICARA sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan Papua dan masa depan Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan.

Ketika masyarakat adat dihormati, alam dijaga, dan ekonomi dibangun secara berkeadilan, maka di situlah sesungguhnya wajah Indonesia yang berkemajuan dapat diwujudkan.

Keterlibatan Yoga Andriyan dalam agenda BICARA LHKP PP Muhammadiyah menjadi salah satu bukti bahwa kader akademik dari Papua Barat Daya terus mengambil bagian dalam membangun gagasan, memperluas jejaring, dan membawa perspektif Papua ke tingkat nasional.