DARI TANAH PAPUA UNTUK INDONESIA: KETUA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAMPIL SEBAGAI NARASUMBER SARASEHAN KEBANGSAAN MPR RI, GAUNGKAN DEMOKRASI, KONSTITUSI, DAN KEDAULATAN RAKYAT

DARI TANAH PAPUA UNTUK INDONESIA: KETUA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAMPIL SEBAGAI NARASUMBER SARASEHAN KEBANGSAAN MPR RI, GAUNGKAN DEMOKRASI, KONSTITUSI, DAN KEDAULATAN RAKYAT

 

KABUPATEN SORONG – Semangat kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus hidup dalam kesadaran, pemikiran, dan tindakan setiap warga negara. Pesan inilah yang mengemuka dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang diselenggarakan di GOR Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” tersebut menghadirkan Anggota DPD RI/MPR RI, Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos., bersama akademisi dan praktisi pemerintahan.

Salah satu narasumber yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah Yoga Andriyan, S.IP., M.I.P., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang hadir memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya penguatan pemahaman kelembagaan negara, demokrasi konstitusional, dan tata kelola pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehadiran akademisi Ilmu Pemerintahan dalam forum kebangsaan ini menjadi wujud pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk membangun kesadaran konstitusional, memperkuat demokrasi, serta mendorong masyarakat agar semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

MPR RI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dalam perspektif ketatanegaraan, MPR RI memiliki posisi strategis dalam sistem konstitusi Indonesia. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemahaman terhadap MPR RI menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengenal lembaga negara dari sisi kelembagaannya, tetapi juga memahami bagaimana konstitusi menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam konteks tersebut, perspektif Ilmu Pemerintahan yang disampaikan Yoga Andriyan menjadi relevan untuk menjembatani pemahaman akademis dengan realitas penyelenggaraan negara. Penguatan literasi politik dan konstitusi harus menjadi agenda bersama agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam proses demokrasi, melainkan turut berperan aktif mengawal kebijakan publik dan arah pembangunan bangsa.

Pesan Visioner Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos.: Papua Bukan Sekadar Bagian dari Indonesia, tetapi Bagian Penting dari Masa Depan Indonesia

Kehadiran Anggota DPD RI/MPR RI, Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, memberikan dimensi strategis dalam kegiatan tersebut. Sarasehan Kebangsaan ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pembangunan kesadaran kebangsaan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sebagai bagian integral dari masa depan bangsa.

Dalam perspektif kebangsaan, masyarakat Papua memiliki posisi penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Karena itu, penguatan pendidikan politik, pemahaman konstitusi, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara perlu terus diperluas.

“Papua tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Papua harus menjadi bagian dari pemikiran, pengambilan keputusan, dan masa depan Indonesia. Kita ingin melahirkan generasi yang bukan hanya bangga menjadi anak Papua, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, dan wawasan kebangsaan untuk ikut menentukan arah Indonesia ke depan. Konstitusi harus dipahami, demokrasi harus dijaga, dan kedaulatan rakyat harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.”

Pesan tersebut merepresentasikan visi tentang pentingnya membangun sumber daya manusia Papua yang unggul, memiliki kesadaran konstitusional, serta mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.

Akademisi dan Lembaga Negara: Kolaborasi Membangun Kesadaran Kebangsaan

Partisipasi Yoga Andriyan sebagai narasumber memperlihatkan bahwa kontribusi akademisi tidak seharusnya terbatas pada ruang perkuliahan dan diskusi ilmiah. Ilmu pengetahuan harus hadir di tengah masyarakat, memberikan pencerahan, serta menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kolaborasi antara MPR RI dan kalangan akademisi juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai tantangan ketatanegaraan Indonesia, penguatan institusi demokrasi, serta pentingnya regenerasi kepemimpinan yang berintegritas.

Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, pemahaman tentang MPR RI dan konstitusi merupakan bekal penting untuk menjadi warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya membutuhkan institusi negara yang kuat, tetapi juga masyarakat yang memiliki literasi politik dan kesadaran konstitusional.

Kegiatan di GOR UNIMUDA Sorong ini sekaligus mempertegas bahwa Tanah Papua memiliki ruang dan kontribusi strategis dalam membangun narasi kebangsaan Indonesia. Dari wilayah timur Indonesia, semangat untuk merawat persatuan, memperkuat demokrasi, dan menjaga konstitusi terus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan bangsa.

Merawat Konstitusi, Menjaga Persatuan, Menyiapkan Masa Depan

Sarasehan Kebangsaan MPR RI bukan sekadar forum pengenalan lembaga negara, melainkan momentum untuk memperkuat hubungan antara negara dan rakyat melalui pemahaman konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

Kehadiran Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek dan Yoga Andriyan dalam forum ini menjadi representasi pentingnya kolaborasi antara lembaga perwakilan rakyat dan dunia akademik dalam membangun kesadaran kebangsaan.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi negara, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kedewasaan demokrasi, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga konstitusi.