Ilmu Pemerintahan | kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah di keluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) adalah untuk mejawab tantangan dan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Sehingga dalam penerapannya Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang dan  praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, kegiatan kewirausahaan, membuat studi dan proyek independen, serta mengikuti program kemanusisaan, tentunya Semua dengan bimbingan dari dosen dalam melakasanakan kegiatan tersebut.

Dengan adanya kebijakan mengenai MBKM maka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menyelenggarakan kegiatan  Tinjauan Kurikulum berbasis MBKM pada Sabtu (18/06/2022) dengan dihadiri oleh Semua Dosen Ilmu Pemerintahan UNIMUDA Sorong, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Stakaholder yang serumpun, dan Lembaga Penjaminan Mutu, dengan Pemateri Prof. H. Eko Priyo Purnomo, S.IP., MSi., M. Res., Ph.D. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Acara Tersebut di buka langsung Oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Karmila Sinen., M.I.P.

untuk itu Program Studi Ilmu Pemerintahn harus bisa melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik – baiknya  untuk terus melakukan perbaikan – perbaikan sesuai dengan perancangan yang sudah disusun akan menjadi lebih baik untuk kedepannya.[KS]