Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya— Komitmen memperkuat kualitas akademik dan tata kelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong terus digelorakan. Yoga Andriyan, S.IP., M.I.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, memimpin rapat strategis yang membahas pengelolaan Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam menyusun langkah pengembangan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan pendidikan tinggi serta kebutuhan kompetensi pemerintahan di masa depan.
Forum strategis tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik (FHISIPOL), Wakil Dekan FHISIPOL, serta seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kehadiran jajaran pimpinan fakultas dan seluruh dosen menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun ekosistem akademik yang semakin kuat dan berkualitas.
Laboratorium Diproyeksikan Menjadi Pusat Pembelajaran Pemerintahan
Dalam rapat, salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Ilmu Pemerintahan.
Yoga Andriyan menilai laboratorium memiliki posisi strategis dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Laboratorium tidak boleh hanya menjadi ruang pelengkap perkuliahan, tetapi harus mampu berkembang menjadi pusat pembelajaran berbasis praktik, simulasi, riset, inovasi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang pemerintahan.
“Laboratorium Ilmu Pemerintahan harus kita hidupkan sebagai ruang akademik yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa. Mereka tidak hanya belajar bagaimana pemerintahan dijelaskan dalam teori, tetapi juga bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan dirumuskan serta diimplementasikan,” ujar Yoga Andriyan.
Pengembangan laboratorium tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas akademik, mulai dari simulasi penyelenggaraan pemerintahan, praktik pelayanan publik, analisis kebijakan, kajian pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kelurahan, tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan inovasi pemerintahan berbasis teknologi.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara teori di ruang kelas dengan realitas pemerintahan di lapangan.
Pemetaan Kebutuhan Dosen Jadi Prioritas
Selain penguatan laboratorium, rapat juga membahas secara serius mengenai penambahan kebutuhan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Pemetaan kebutuhan tenaga pengajar dipandang penting untuk memastikan keberlangsungan proses pembelajaran, kesesuaian antara bidang keahlian dosen dengan mata kuliah, distribusi beban kerja yang proporsional, serta penguatan kepakaran sesuai dengan perkembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Menurut Yoga, kebutuhan dosen tidak semata-mata dilihat dari aspek jumlah, tetapi juga dari perspektif kompetensi dan kepakaran.
“Kita membutuhkan dosen yang bukan hanya cukup secara jumlah, tetapi juga kuat dari sisi kepakaran. Pengembangan program studi harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan kurikulum, perkembangan ilmu pemerintahan, dan tantangan tata kelola pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Sejumlah bidang keilmuan strategis menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat kapasitas akademik program studi, di antaranya kebijakan publik, pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan desa, politik pemerintahan, administrasi pemerintahan, serta transformasi digital pemerintahan.
Sinergi Pimpinan Fakultas dan Dosen
Rapat berlangsung dalam suasana akademik yang konstruktif dengan melibatkan berbagai pandangan dari jajaran pimpinan fakultas dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Dekan dan Wakil Dekan FHISIP memberikan arahan serta dukungan terhadap agenda pengembangan program studi. Sementara itu, seluruh dosen turut memberikan masukan terkait pengelolaan laboratorium, kebutuhan tenaga pengajar, pengembangan bidang keilmuan, pembagian tugas akademik, serta strategi peningkatan mutu pembelajaran.
Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya akademik yang kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan mutu.
Yoga Andriyan menegaskan bahwa kemajuan program studi membutuhkan kerja bersama.
“Program studi tidak mungkin dibangun oleh satu orang. Kita membutuhkan sinergi pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, rapat ini bukan sekadar membahas kebutuhan laboratorium dan dosen, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menentukan arah masa depan Program Studi Ilmu Pemerintahan,” ungkapnya.
Menuju Program Studi yang Lebih Unggul
Penguatan laboratorium dan sumber daya dosen menjadi bagian dari agenda besar Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIMUDA Sorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Dengan laboratorium yang dikelola secara profesional dan didukung tenaga pengajar yang memiliki kompetensi serta kepakaran yang relevan, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat kontribusi Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam menjawab berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam konteks pembangunan daerah dan Papua.
Sebagai Ketua Program Studi, Yoga Andriyan, S.IP., M.I.P. menempatkan penguatan kelembagaan, kualitas dosen, inovasi pembelajaran, dan pengembangan fasilitas akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun program studi yang memiliki daya saing.
“Kita tidak hanya ingin mencetak lulusan yang memahami ilmu pemerintahan. Kita ingin melahirkan lulusan yang mampu membaca persoalan pemerintahan, menawarkan solusi, dan hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat tersebut menjadi salah satu langkah strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIMUDA Sorong dalam menatap masa depan pendidikan pemerintahan yang semakin dinamis.
Laboratorium diperkuat, dosen ditingkatkan, kolaborasi diperluas—dan dari sinilah langkah menuju Program Studi Ilmu Pemerintahan yang semakin unggul mulai dibangun.